Pemilu serentak eksekutif dan legislatif tinggal hitungan hari, sudah jamak diketahui bahwa Pemilu serentak tersebut akan berlangsung pa...

Calon Legislatif dan Calon Koruptor

April 15, 2019 Mas Junior 1 Comments


Pemilu serentak eksekutif dan legislatif tinggal hitungan hari, sudah jamak diketahui bahwa Pemilu serentak tersebut akan berlangsung pada hari Rabu, 17 April 2019. Menurut Kasubdit Lembaga Pemerintah dan Lembaga Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dedi Taryadi mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak ini adalah pertama kalinya dilakukan di Indonesia. Ini menjadi sejarah bagi pemilu di Indonesia.

Pada pemilu kali ini perhatian masyarakat lebih tertuju pada duel pilpres antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, hal ini juga yang banyak memunculkan ‘perang’ komentar dan tagar di media sosial. Tidak jarang akibat memanasnya tensi politik ini, hoax semakin ‘membanjiri’ kawasan Indonesia. Kabar terbaru yang dilansir oleh detik.com, bahwa selama Agustus-Desember ada sebanyak 62 hoax terkait pemilu 2019 yang berhasil diidentifikasi oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Selain pertarungan pilpres, yang tidak kalah serunya adalah pertarungan calon legislatif yang akan merebutkan 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 2.207 anggota DPR Provinsi serta 17.610 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota/Kabupaten. Para calon tersebut diusung oleh 16 partai politik, ditambah 4 partai daerah khusus yang bertarung di Aceh.

Sejak bergulirnya masa kampanye pada 23 September 2018 yang lalu, banyak bertebaran di sepanjang pinggir jalan alat peraga kampanye (APK) berbagai jenis, seperti bendera parpol dan gambar calon kontestan pemilu 2019. Untuk menarik minat masyarakat, banyak cara kretatif dan unik yang dilakukan para caleg, mulai dari desaing baliho yang tidak biasanya, ukuran baliho yang besar dan ada juga yang fotonya sampai dibuat jungkir balik.

Ambisi tinggi para caleg pun tidak terbendung, mereka tak segan merogoh kocek yang dalam untul all out dalam pemilu kali ini, bahkan ada beberapa caleg yang sampai memasang 1.000 lebih baliho di berbagai titik. Akibat membludaknya pemasangan baliho tersebut, banyak ditemukan di berbagai daerah pemasangan APK yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut beragam, baik dilihat dari sisi letak pemasangan ataupun dari sisi jumlah yang diatur berdasarkan Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Selain pelanggaran dalam APK, masih banyak pelanggaran lainya yang dilakukan para caleg, pelanggaran-pelanggaran tersebut hingga membuat mereka kalah sebelum bertanding. Ada caleg yang harus berurusan dengan pihak kepolisian, seperti AH (Inisal Pelaku) caleg dari PKS yang tega mencabuli anak kandungnya selama 8 tahun. SB caleg dari PDIP Kota Jambi ditangkap oleh polisi saat pesta narkoba. RV caleg DPRD Kabupaten Kuningan dari PKB ditangkap oleh Polres Cirebon karena kedapatan menjadi pengedar sabu. Masih banyak lagi masalah caleg yang berurusan dengan kepolisian.

Masih berstatus caleg saja sudah berani melanggar peraturan pemilu dan melanggar hukum, apalagi kalau sudah jadi anggota legislatif. Masih segar dalam ingatan ketika anggota DPRD Kota Malang ‘berjemaah’ ditangkap oleh KPK karena tersangka kasus korupsi, ada 41 anggota yang ditangkap dan hanya menyisakan 4 anggota DPRD. Yang baru-baru ini KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang merupakan anggota DPR RI. Tertangkapnya Romy, sapaan akrab Ketum PPP tersebut akan menambah daftar panjang nama wakil rakyat yang tersangkut korupsi.

Sangat miris ketika anggota DPR/DRPD yang seharusnya menjadi wakil rakyat justru melakukan korupsi yang merupakan tindakan tercela dan merugikan negara. Berdasarkan data KPK anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2018 melonjak lima kali lipat menjadi 103 orang dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dari tahun-tahun sebelumnya.

Para mantan koruptor bisa bernafas lega dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi pasal 4 ayat (3), Peraqturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi, mantan bandar narkoba dan eks narapidana kasus kejahatan seksual pada anak untuk maju menjadi calon legislatif. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu, sehingga dibolehkannya mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg.

Di antara ribuan calon, terdapat 49 caleg mantan koruptor yang maju di Pemilu 2019. Dengan rincian, 40 caleg untuk Pemilu Legislatif di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. 9 sisanya maju sebagai caleg DPD. 40 mantan koruptor tersebut maju melalui 12 partai politik. Hanya 4 partai politik dari 16 partai peserta pemilu 2019 yang tidak mengusung mantan koruptor menjadi caleg, yakni PKB, PPP, Nasdem dan PSI.

Korupsi yang sudah membudaya di Indonesia sangat sulit dihapuskan, salah satu alasannya karena pengadilan belum memberikan efek jera terhadap hukuman kepada koruptor. Padahal koruptor seharusnya dihukum berat untuk memberikan efek jera sekaligus jadi pelajaran bagi yang lain. Hukuman yang berat terhadap koruptor bisa mengaca terhadap China, dimana saat presiden dijabat oleh Zhu Rong Ji menerapkan hukuman mati bagi koruptor tanpa pandang bulu. Sedangkan di Indonesia, hukuman mati untuk koruptor masih sekedar wacana walapun sudah dianut sebagai hokum positif.

Meberlakun Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Tentang mantan koruptor yang dibolehkan menjadi caleg yang tertuang dalam Pasal 8 ayat 1 huruf  H. selain mantan terpidana korupsi, mantan Bandar narkoba hingga mantan pelaku kejahatan seksual anak pun dilarang jadi caleg. Dengan begitu bisa memberikan efek jera terhadap koruptor. Hal ini senada dengan penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menganggap putusan terhadap pelakun tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum maksimal. ICW mencatat sepanjang 2017, rata-rata putusan terhadap pelaku pidana tipikor hanya dua tahun satu bulan.

1 komentar: